Profil Desa

PROFIL DESA PANGAUBAN

1. DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemendagri No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, dan Surat Mendagri 414.3/316/PMD tanggal 7 Februari tentang Sistem Pendataan Profil Desa/Kelurahan.

Pemerintah menetapkan pedoman penyusunan dan pendayagunan data profil desa dan kelurahan sebagai payung hukum bagi daerah dan desa/ kelurahan dalam menetapkan program dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, publikasi dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan.

Adapun Undang-undang sebagai dasar hokum mengenai pengertian Desa Dimulai dari UU Nomor 5 Tahun 1979, UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 yang memakan waktu hingga 7 tahun dalam pembahasannya.

Dari empat Undang-undang tersebut desa didefinisikan secara beragam, meskipun secara subtansial keempat definisi tersebut tidak berbeda jauh. Namun konsekuensi perbedaan definisi tersebut berpengaruh cukup signifikan terutama pada wewenang yang dimiliki oleh desa. Perbandingan definisi desa menurut keempat undang-undang tersebut dapat dilihat di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejulah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilavah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Desa adalah desa dan desa adat atau yang yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MONOGRAFI DESA

1. BIDANG PEMERINTAH

1. UMUM

3. PERTANAHAN

• Status Tanah

• Peruntukan

• Bangunan

• Tanah Kering

• Tanah Fasilitas keperluan umum

• Tanah Hutan

• Tanah Basah

• Tanah Sawah

  PENDUDUK

• Jumlah Penduduk
  • Jumlah Penduduk                      : 13.073
  • Jumlah Penduduk Laki-laki        :   6.801
  • Jumlah Penduduk Perempuan   :   6.272
  • Jumlah Kepala Keluarga (KK)    :   3.918

• PERANGKAT DESA